DESA, INKLUSIVITAS, DAN PELAYANAN ADMINDUK TANPA SEKAT DI WONOGIRI

Beberapa pekan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pernah menerima kunjungan dari Mahasiswa S2 Administrasi Publik Publik FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS) yang hendak melakukan penelitian terkait pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang dekat, mudah, inklusif, menyeluruh, dan berkeadilan di Kabupaten Wonogiri. Kunjungan itupun ditindaklanjuti dengan digelarnya sebuah seminar daring dengan aplikasi zoom meeting, Kamis (15/1/2025). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, Herdian, sebagai narasumber utama. Zoom meeting digelar sederhana, namun penuh makna, dimana ia menjadi ruang bertemunya teori, praktik, dan kegelisahan tentang pelayanan publik. Mengangkat Tema Seminar Team Based Project “Desa Nyawiji Migunani menuju Layanan Adminduk yang Inklusif tanpa Hambatan”, zoom kegiatan ini dimaksudkan untuk mengupas tuntas bagaimana negara bisa hadir lebih dekat, lebih manusiawi, dan tidak menyulitkan warganya. Herdian, didampingi seluruh pejabat eselon III. Lengkap, ingin menegaskan bahwa diskusi akademik ini tidak berhenti di ruang kelas, tetapi bersentuhan langsung dengan realitas pelayanan di lapangan.Mahasiswa memaparkan hasil kajian lapangan mereka. Tentang desa sebagai garda terdepan. Tentang warga yang selama ini kerap terhambat akses pelayanan administrasi kependudukan. Tentang inovasi Desa Nyawiji Migunani yang perlahan mengubah cara negara melayani dari bawah.Pembahasan mengalir pada transformasi pelayanan adminduk dari dua sudut pandang utama: Public Service Motivation dan Institutional Theory. Pelayanan publik, kata para pemapar, tidak cukup dijalankan dengan aturan semata. Ia membutuhkan motivasi batin aparatur—dorongan untuk melayani karena panggilan, bukan sekadar kewajiban. Di sisi lain, perubahan harus dilembagakan agar tidak bergantung pada figur, tetapi tertanam dalam sistem.Herdian menanggapi dengan lugas. Memberi penguatan sekaligus catatan kritis. Inovasi, menurutnya, harus bisa dijalankan, bukan hanya dikagumi.“Desa perlu diperkuat. Aparatur perlu diyakinkan. Sistem perlu dijaga agar tetap berjalan meski orang berganti,” tutur Herdian.Diskusi berlangsung hangat, diikuti mahasiswa dan dosen S2 Administrasi Publik UNS. Karena semua sepakat, administrasi kependudukan bukan sekadar soal dokumen. Ia menyangkut martabat warga negara. Dan desa—sekecil apa pun—adalah pintu pertama negara.Di bagian akhir seminar, mahasiswa menyimpulkan bahwa praktik program Desa Nyawiji Migunani di Wonogiri mereka sebut sebagai studi kasus yang sempurna tentang pergeseran teoretis dalam administrasi publik. Dari model tradisional yang hierarkis dan sentralistik, menuju tata kelola (governance) yang lebih terdesentralisasi, kolaboratif, dan berbasis jaringan.Di sana tampak jelas Attraction to Policymaking yang mendorong keberanian berinovasi, kuatnya Commitment to the Public Interest, hadirnya Compassion dalam pelayanan, serta bentuk Self Sacrifice aparatur yang memilih mendekat ke warga. Pada saat yang sama, perubahan kelembagaan bergerak melalui Coercive Isomorphism, Mimetic Isomorphism, dan Normative Isomorphism—aturan yang mengikat, praktik baik yang ditiru, dan nilai profesional yang menguatkan.Dari Wonogiri, mahasiswa belajar satu hal penting: teori tidak selalu lahir dari buku. Kadang, ia tumbuh dari desa yang mau bergerak, melayani, dan berubah bersama warganya.